KUBU RAYA, NARAKALBAR – Isu program transmigrasi ke Kalimantan Barat kembali mencuat dan menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kubu Raya yang menekankan pentingnya pendekatan seimbang dalam menyikapi kebijakan tersebut, dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan budaya di wilayah tujuan transmigrasi.
Sekretaris PDPM Kubu Raya, Muhammad Al Hasyir, mengungkapkan bahwa program transmigrasi memiliki sisi positif yang tidak bisa diabaikan.
“Transmigrasi bisa menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan memberi peluang ekonomi baru bagi para peserta di wilayah Kalimantan, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan,” ujarnya.
Meski demikian, Hasyir mengingatkan agar pelaksanaan program ini tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Ia menilai, tanpa perencanaan matang dan keterlibatan masyarakat lokal, program transmigrasi berpotensi menimbulkan konflik sosial.
“Kami melihat potensi konflik sosial jika tidak ada pendekatan yang bijak dan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan,” tegasnya.
Sebagai bentuk kontribusi, PDPM Kubu Raya mendorong pemerintah menjalin dialog terbuka dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah. Menurutnya, langkah ini penting guna menciptakan harmonisasi dan keberlanjutan dalam pelaksanaan kebijakan.
“Kami berharap ada transparansi, keterbukaan, dan perhatian serius terhadap keberlanjutan alam dan budaya lokal, bukan hanya mengejar angka atau pembangunan fisik semata,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Hasyir mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, untuk bersikap kritis namun tetap konstruktif dalam menghadapi isu-isu strategis seperti transmigrasi.
“Kalimantan adalah rumah kita bersama, dan masa depannya adalah tanggung jawab kita semua,” pungkasnya. (Dra)
